KETIMPANGAN PENDAPATAN  MASYARAKAT  AKIBAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Paradigma Pertumbuhan

Pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Penerapan paradigma pertumbuhan ini memang dicanangkan oleh PBB sebagai strategi pembangunan periode pertama yang berlangsung pada dasawarsa 1960-1970-an dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% per tahun. Tetapi, dalam prakteknya, ternyata mengabaikan masalah distribusi pendapatan nasional, sehingga timbul permasalahan baru yang justru lebih besar, seperti masalah kemiskinan, penganguran dan kesenjangan pembagian pendapatan, urbanisasi dan perusakan lingkungan.

Di Indonesia sendiri sangat jelas terlihat pada saat pemerintahan Orde Baru (sejak awal tahun 1970-an), yang menerapkan planned economy dengan pola “Growth First then Distribution of Wealth” atau yang lebih dikenal dengan strategi trickle down effects, terutama mengadopsi dari model Rostow yang lebih mengedepankan economic growth daripada faktor manusia dan nilai-nilai budaya sebagai pokok persoalan pembangunan (Budiman, 2000). Di dalam teorinya Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial dan struktur kegiatan ekonominya (Suryana, 2000:61).

Dalam masa Orde Baru pembangunan yang mengedepankan economic growth dengan pola konglomerasi (bahwa semua kebijakan berasal dari pemerintah) sehingga mengabaikan masyarakat untuk berpartisipasi, termasuk dalam turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan dengan tiadak adanya ruang publik, sehingga juga menghasilkan dampak yang negatif, yaitu bahwa pertumbuhan tinggi namun kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin lama semakin jauh. Si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Akibatnya adalah kapasitas ekonomi kelas bawah dalam  ekonomi nasional tidak tertampung (Azis dan Tim CPPS, 2001:27). Selain hal tersebut dengan pola yang telah diterapkan pada masa Orde Baru mengakibatkan perekonomian yang telah dibangun seperempat abad hancur  hanya dengan sekali krisis moneter yang melanda, bahkan berakibat krisis ekonomi yang berkepanjangan (Yuwono, 1999).

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan PDB di Indonesia dengan jumlah yang tinggi sebelum krisis moneter:

	1996	1997	1998	1999	2000
PDB	7,82	4,70	-13,20	0,23	4,77
PDB tanpa migas	8,16	5,23	-14,26	0,35	5,24

Sumber: BPS dalam Basri (2002)

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dan Permasalahan Ketimpangan Pemerataan Pendapatan

Meski telah terlihat dampak yang telah dialami dimasa lampau karena mengejar pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tanpa melihat aspek yang lainnya, namun hal tersebut masih terbawa hingga pemerintahan di Indonesia saat ini, yang masih senang dengan tingginya pertumbuhan ekonomi namun kualitas kesejahteraan manusia di Indonesia terbilang masih sangat memperihatinkan.  Dalam 5 tahun terakhir perekonomian di indonesia selalu mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan adalah sebesar 5,88% setiap tahunnya, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk dalam 10 peringkat teratas di Dunia (Worlbank:2014). Namun dibalik tingginya angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata menimbulkan masalah baru, yaitu terjadinya ketimpangan pendapatan yang semakin memburuk, dalam 6 tahun terakhir ketimpangan pendapatan di Indonesia terus meningkat, hingga tahun 2013 ketimpangan pendapatan di Indonesia sebesar 41,30% sedaangkan di tahun 2008 hanya sebesar 35%. Berikut grafik ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun1964—2013 ,

Kondisi ketimpangan yang sebenarnya tentu saja lebih buruk, mengingat Indeks Gini dan distribusi pendapatan di Indonesia dihitung berdasarkan pengeluaran, bukan pendapatan. Kondisi yang semakin parah juga dapat terlihat dari distribusi pemilikan tanah. Berdasarkan perhitungan Hermanto Siregar (Desember 2013), Indeks Gini untuk pemilikan tanah secara nasional mencapai 0,72. Hal serupa terlihat pula dalam pemilikan deposito.

Oleh karena itu maka strategi pengembangan ke depan harus didasarkan pada kekuatan sumberdaya domestik, karena  kita merupakan masyarakat agraris dengan jumlah penduduk yang sangat besar, maka peningkatan produktivitas pertanian tidak boleh terlepas dari proses peningkatan penghasilan petani, usaha kecil dan menengah (UKM), upah buruh serta pembangunan perdesaan. Dengan demikian kesenjangan pendapatan akan dapat diatasi karena pemerataan pembangunan dilaksanakan dari masyarakat pedesaan hingga masyarakta perkotaan. Kita harus mampu membuat kebijakan dan kelembangan dengan pola  pembentukan modal yang senantiasa terarah pada peningkatan produktivitas mayoritas warga bangsa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap merupakan sasaran utama, tetapi yang lebih penting adalah menetapkan sumber dari pertumbuhan karena pilihan tersebut akan menyangkut keberdayaan pelaku utama ekonomi, seperti petani, buruh, dan UKM. Elemen strategis untuk mendukung hal tersebut antara lain paradigma pembangunan yang bermuara pada otonomi rakyat, transformasi kelembagaan ekstraktif menjadi kelembagaan yang representatif, infrastruktur fisik dan sosial yang mensenyawakan kota dengan perekonomian perdesaan, pasar modal di perdesaan yang dapat dijangkau semua orang yang lebih adil bagi penduduk setempat.

Sumber :

Azis S.R., Abdul & Tim CPPS. 2001. Negara dan ketertindasan Buru, Potret Keterlibatan TNI-Polri dalam Masalah Perburuhan di Jawa Timur. Surabaya: CPPS Surabaya bekerjasama dengan USAID Jakarta.

Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustakan Utama (cetakan keempat).

Suryadi t.th. Paradigma Pembangunan Dan Kapabilitas Aparatur (www. bandiklatjatim.go.id/art_sur.htm, diakses 22-04-2002)).

Yuwono, Teguh. 1999. Reorientasi Paradigma Kebijakan Pembangunan (www. geocities.com/CollegePark/Hall/1285/wws110199.htm, diakses 22-04-2002).

Basri, F. (2014, January 2). Faisal Basri 01. Diambil kembali dari faisalbasri01.wordpress.com: http://faisalbasri01.wordpress.com/2014/01/02/prospek-ekonomi-2014/

BPS. (2014, Januari 2002). Index Gini. Diambil kembali dari bps.go.id: http://www.bps.go.id/tab.view/php.